MENGENAL POLITIK INDONESIA
Bagikan ke

Saat ini kondisi politik di Indonesia sangat miris. Yang terjadi justru saling merebut kekuasaan dimana-mana. Para pejabat yang memiliki kekuasaan telah melupakan tanggung jawabnya yang membuat rakyat semakin menderita. Janji-janji yang dulu di buat justru di lupakan seiring dengan kursi jabatannya. Dan mereka hanya omong kosong belaka. Politik Indonesia sekarang mendominasi media sosial. Setiap hari rakyat disuguhi dengan berbagai berita politik yang sudah mendarah danging di Indonesia, dari ujung barat hingga ujung timur.

            Mengenai partisipasi politik masyarakat seolah – olah dibuat bingung dengan situasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia. Indonesia adalah adalah sebuah negara besar dengan total luas wilayah sebesar 5.193 juta km2, total luas wilayah sebesar  5,192 juta km, dengan luas daratan: 2,027 juta km2, luas lautan: 3,166 juta km2, dengan  jarak utara-selatan: 1.888 km, jarak timur-barat: 5.110 km. Indonesia juga memiliki jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau dengan garis pantai: 80.000 km. Letak 6LU – 11LS dan 950 BT- 1410 BT. Selain itu, Indonesia juga memiliki tiga wilayah waktu yakni terletak di antara dua benua & dua samudra, terletak di garis katulistiwa, terletak pada iklim tropis dengan dua musim, dan terletak pada pertemuan dua jalur pegunungan, yakni Mediterania & Sirkum Pasifik.

            Indonesia sungguh kaya akan segala keberagaman. Hal demikian tidak membuat kondisi perpolitikan Indonesia menjadi suatu bagian yang turut dalam keberagaman. Politik bukan saja tabu dikalangan masyarakat, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam politik baik sebagai pelaku maupun konsumen tidak sejalan dengan perundang-undangan Indonesia. Politik dan masyarakat sama-sama diperjualbelikan. Politik diperjualkan kepada masyarakat dan masyarakat diperbelikan untuk politik. Lantas di manakah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, apa bila politik hanya makanan bagi pelaku politik dan masyarakat hanya sebagai dagangan politik?

            Perlu berbagai strategi yang ‘menutup habis’ perdagangan politik yang berjalan diatas kendali pihak-pihak tertentu. Indonesia tidak dibangun dari sebesar besar kekayaan yang dimiliki pihak tertentu untuk membeli suara politik masyarakat. Masyarakat harus turut andil dalam permusawaratan politik. Politik harus saling menguntungkan dan mensejahterahkan. Politik Indonesia harus  bermula dengan kejujuran dan berakhir pula dengan kejujuran tanpa mengucilkan dan membuang suara masyarakat tertentu. 

Masyarakat indonesia semakin sadar akan keberadaan hak politiknya. Dengan adanya kesadaran tersebut membuat Indonesia menjadi masyarakat politik dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1.     Dengan sadar dan sukarela menggunakan hak pilihnya dalam pemilu terutama  hak pilih aktif

2.      Bersifat kritis dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah

3.        Dalam penyelesaian masalah lebih suka dengan cara dialog atau musyawarah

4.        Memiliki komitmen kuat terhadap partai politik yang menjadi pilihannya.

            Kesadaran politik masyarakat di Indonesia mendorong perkembangan politik di Indonesia menjadi lebih dinamis. Peta perpolitikan di Indonesia tidak lagi hanya di kuasai oleh satu kelompok saja. Kesadaran pergerakan politik masyarakat Indonesia membuat kekuasaan penguasa tidak menjadi absolut karena diimbangi oleh kelompok oposisi yang lahir dari pergerakan masyarakat.

Untuk lebih memahami bagaimana politik dan masyarakat Indonesia saling berhubungan dan saling mempengaruhi, dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain :

1.    Perilaku Politik masyarakat Indonesia (Political Behavior)

            Perilaku politik masyarakat Indonesia dapat kita amati dari keseluruhan tingkah laku politik dari warga negara yang telah saling memiliki hubungan antara pemerintah dan masyarakat, antara lembaga pemerintah dan antara kelompok masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Keputusan politik di Indonesia sangat erat kaitannya dengan pergerakan masyarakat di tingkat akar rumput (grass root). Sebagai contoh tarik ulur keputusan untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri bahwa keputusan tersebut adalah keputusan politik walaupun berdasarkan perhitungan kekuatan ekonomi negara. Keputusan untuk mencabut subsidi BBM sangat sulit terealisasikan karena kuatnya dorongan penolakan dari masyarakat. Contoh lain adalah kontroversi pengesahan RUU pilkada dimana akhirnya DPR menyetujui UU yang membuat pilkada di lakukan oleh DPRD. Secara politik seharusnya keputusan DPR itu dihormati dan dilaksanakan sebagai produk politik negara yang dituangkan dalam undang-undang, namun karena derasnya penolakan dari warga masyarakat presiden SBY sampai harus menerbitkan Perpu untuk meredam pergerakan masyarakat. Tentu saja akan ada pihak masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap setiap keputusan dan atau produk politik negara. Justru pergerakan dua pihak yang pro kontra tersebut semakin mempengaruhi hasil akhir dari produk politik negara dan pada akhirnya mempengaruhi situasi politik negara secara keseluruhan.

            Tidak hanya keputusan politik yang sangat dipengaruhi oleh pergerakan masyarakat namun juga sebaliknya pergerakan masyarakat sangat dipengaruhi  oleh situasi politik negara. Sebagai contoh pada saat kampanye Pilpres 2014 pergerakan masyarakat seperti terpolarisasi menjadi dua kutub yang sangat berlawanan. Situasi politik saat itu seperti membelah masyarakat karena membela calon presidennya masing-masing. Perpecahan bangsa sangat terasa di dunia maya (cyber space) melalui “peperangan” di media sosial seperti web site, facebook, twitter, blog dan media sosial lainnya. Masing-masing pihak tidak hanya membela jagoannya tetapi juga sampai pada tingkatan menyerang dan bahkan memfitnah pihak lawannya. Situasi politik saat pilpres 2014 sangaty jelas mempengaruhi pergerakan masyarakat yang tercermin dengan adanya perang opini di media sosial antara dua kelompok masyarakat yang mendukung capresnya masing-masing.

2.    Budaya Politik (Political Culture)

            Menurut Almond dan Verba, budaya politik merupakan suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem itu. Pada masa reformasi ini budaya politik masyrakat Indonesia cenderung ke arah yang lebih bebas dengan semakin mengesampingkan nilai-nilai kesantunan dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebagai contoh adanya sekelompok masyarakat yang melakukan demonstrasi dengan membawa seekor kerbau yang di personifikasikan sebagai simbol kepala negara yang bagi mereka bergerak lambat dalm mengambil keputusan politik. Ketidak sopanan masyararakat tersebut bisa saja terjadi karena melihat elite politik Indonesia yang juga terkesan tidak santun dalam berpolitik. Saling menyerang secara verbal baik antar persona maupun antar institusi seperti menjadi hal yang biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia di era pasca reformasi. Kegaduhan dan keributan saat sidang perdana anggota DPR periode 2014-2019 semakin memojokan posisi tokoh politik Indonesia di mata masyarakatnya. Situasi politik di gedung DPR yang gaduh ikut mempengaruhi presepsi masyarakat tentang politik negaranya.

3.    Kelompok Kepentingan

            Dalam masyarakat Indonesia juga terdapat kelompok kepentingan (Interest Group). Kelompok kepentingan ini adalah kelompok/organisasi dalam masyarakat yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Kelompok kepentingan yang juga merupakan bagian dari masyarakat ini bisa sangat mempengaruhi politik negara dengan menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik, biasanya mereka berada di luar tugas partai politik. Kekuatan kelompok ini sangat terasa pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah, dimana kelompok ini menyediakan dana dan tenaga untuk memenangkan salah satu calon dalam pelaksanaan Pilkada. Keterlibatan adik gubernur Banten Ratu Atut yaitu Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus suap sengketa Pilkada ke pejabat MK adalah contoh bagaimana kelompok kepentingan ini bisa mempengaruhi politik suatu daerah.

4.    Kelompok Penekan

            Dalam suatu masyarakat termasuk masyarakat Indonesia terdapat kelompok penekan (Pressure Group). Menurut Stuart Gerry Brown, kelompok penekan adalah kelompok yang dapat mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijaksanaan pemerintah. Adapun cara yang digunakan dapat melalui persuasi, propaganda atau cara lain yang lebih efektif. Mereka antara lain: kelompok pengusaha, industriawan dan asosiasi lainnya. Kelompok ini di Indonesia lebih cenderung berusaha mempengaruhi sikap politik pemerintah untuk membuat peraturan yang dapat mempermudah kepentingan mereka. Sebagai contoh adalah pemerintahan orde baru yang ditekan oleh kelompok pengusaha dari lingkaran keluarga cendana untuk mengeluarkan regulasi yang mempermudah usaha mereka, seperti program mobil nasional Timor milik Hutomo Mandala Putra.

            Oleh sebab itu, bahwa masyarakat secara tidak langsung sudah menggadaiakan suaranya demi kepentingan pihak lain. Dan akan  sangat disayangkan apabila partisipasi politik masyarakat tidak memiliki nilai tambah dalam menyuarakan politik Nasional yang akan terus berlangsung selama hidupnya. Masyarakat harus memiliki strategi-strategi yang ampuh untuk melawan kekuasaan golongan atas, masyarakat tak sepatutnya tinggal diam dan menjadi korban dari permainan para elit. Strategi yang dapat memicu dampak dari politik ini adalah bahwa masyarakat harus mampu membaca situasi dimana situasi sering dijadikan alat untuk memutar balikan segala bentuk konflik.

            Akan sangat penting masyarakat juga harus dilibatkan dalam segala bentuk sosialisasi politik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Fungsi dari sosialisasi ini adalah memperkenalkan dunia politik, fungsi politik, tujuan berpolitik dan peran masyarakat dalam menghadapi isu – isu politik yang terus berkembang. Selain itu, masyarakat perlu mendampat bimbingan khusus terhadap penanganan persoalan politik ditengah masyarakat agar mempermudah kerja sama antara pihak yang berwajib dan sebagian masyarakat untuk memberantas persoalan politik.**

Penulis – Fani Stefani

Editor – Saint.Augustt

News Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *